“Sistem Main tax akan memberikan manfaat bagi DJP dalam pelaksanaan proses bisnis berbasis digital yang lebih akuntabel, kredibel, dan bisa lebih dipercaya oleh Wajib Pajak,” kata Neil.

Sementara bagi DJP sendiri, pengembangan digitalisasi perpajakan melalui coretax juga dapat memberikan manfaat seperti:

Terima kasih, tim kami akan segera menghubungi Anda. Jika ingin berdiskusi langsung dengan tim kami, silahkan chat kami through Whatsapp

Pada sistem yang akan datang, menurut DJP, proses-proses di atas disederhanakan sehingga pemberian akses layanan electronic bagi wajib pajak baru dapat dilakukan melalui hanya satu proses, yaitu pada saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP secara elektronik atau secara langsung ke KPP terdekat Wajib Pajak.

Sebelum menggunakan simulator tersebut, wajib pajak harus melakukan pendaftaran akun simulator coretax

Sebagai System berbasis web yang menggantikan layanan sebelumnya seperti DJP On the web, aplikasi ini menghadirkan berbagai fitur unggulan yang terorganisasi dalam sembilan menu utama. 

sudah dirilis. Menurutnya, fitur simulasi amat penting untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak terkait penggunaan core tax

"Misalnya berapa jumlah pajak yang sudah kita bayarkan, berapa pajak yang jatuh tempo, berapa utang pajak kita, mungkin ada tagihan pajak dan lain sebagainya," ujar Nufransa, di acara webinar MUC Bicara Pajak April 2024.

Apabila sebelumnya Anda sebagai wajib pajak harus mengakses beragam situs DJP, fitur coretax memungkinkan untuk diakses dalam satu aplikasi.

Menu ini memberikan informasi kompensasi pajak get more info untuk berbagai jenis pajak, seperti PPN dan PPh, sehingga wajib pajak dapat memantau hak mereka secara transparan.

AI juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi berbasis info guna menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti mengidentifikasi sektor ekonomi dengan tingkat kepatuhan pajak rendah untuk intervensi lebih lanjut.

"Layanan menjadi lebih cepat, akurat, realtime dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki data yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan expertise dan details.

Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya. 

Transparansi dari akun wajib pajak pun diharapkan akan semakin meningkat karena Wajib Pajak bisa langsung melihat secara utuh seluruh informasi perpajakan mereka.